Raker Komisi III DPR, Kapolri Beberkan Peran Jenderal Listyo Sigit dan Alur Perintah Penyadapan Ilegal ke Prabowo

JAKARTA, (ERAKINI) - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membeberkan peran  Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa.

LSP diduga menjadi pihak yang memerintahkan sekaligus menerima hasil penyadapan tersebut.

Jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi membeberkan peran masing-masing tersangka. 

Menurut dia, LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode terjadinya dugaan penyadapan, diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada AS yang saat itu menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Bareskrim Polri.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” ujar Suyudi.

Tak hanya diduga menjadi pihak yang memberikan perintah, LSP juga disebut berperan sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” jelasnya.

Suyudi kemudian mengungkap peran tersangka SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026.

SU diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan. Dia juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon kepada LSP, baik dalam bentuk laporan harian maupun laporan analisis.

Selanjutnya, tersangka EH yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP.

EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Sementara itu, tersangka AS yang menjabat Plt. Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah penyadapan langsung dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk dilaksanakan tanpa adanya permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan surveillance atau pengawasan terhadap target tertentu.

Bahkan, menurut Suyudi, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log), serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.

Atas dugaan perbuatan para tersangka, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan sejumlah pasal pidana terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.