Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri, Ini Pesan Jokowi

SOLO, (ERAKINI) — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden (Wapres), Kamis (12/11/2026) siang.

“Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Antara.

Menurut Jokowi,  pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres adalah dinamika politik yang biasa.

“Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” katanya.

Gibran secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran kepada MPR RI, Kamis siang. Gibran tiba di Gedung Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 11.37 WIB. 

Selama kedatangan maupun saat meninggalkan kompleks parlemen, Gibran tidak memberikan keterangan kepada awak media.

Begitu keluar dari lift, Gibran langsung menuju lobi gedung meski sejumlah wartawan berusaha meminta penjelasan mengenai maksud kedatangannya ke Senayan. 

Ia kemudian menaiki mobil yang ditumpanginya, tanpa terlihat menggunakan pelat nomor RI 2.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit dengan pimpinan MPR.

Muzani mengatakan, Gibran tidak banyak memberikan penjelasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas langkah selanjutnya.

“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” beber Muzani.