Pemerintah Indonesia akan menerapkan pengawasan super ketat di bandara untuk memastikan tidak ada masyarakat Indonesia yang berangkat haji secara ilegal.
Aturan pembatasan medsos bagi anak sudah berlaku efektif mulai 28 Maret 2026. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan tidak ada kompromi dalam penerapan aturan ini.
Berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, terhadap putusan bebas seperti perkara Delpedro dkk, JPU tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria selaku sahabat seperjuangan di UGM, mengenang sosok Jhon Tobing. Dia menyebut, Jhon adalah aktivis legenda dan sumber moralitas.
Farida menjelaskan, koperasi merupakan pilar pemerataan ekonomi nasional. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, khususnya UIN sangat diperlukan.
Untuk periode 2026-2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito. Sementara itu, posisi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat Saiful Hidayat.
Saat ini, dari sekitar Rp40 triliun perputaran uang haji per tahun, diperkirakan sekitar 80 persen berupa cash outflow ke luar negeri.
Dahnil mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mampu menekan dominasi arus kas keluar dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Gus Irfan menegaskan, keputusan ini telah disepakati bersama antara Kemenhaj dan Kemenko Bidang Pangan. Untuk menindaklanjuti hasil rapat, Kemenhaj akan membentuk Pokja Beras Haji Nusantara.
Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian dan Universitas Diponegoro meluncurkan buku Pedoman Implementasi Model Bisnis Pertanian Berkelanjutan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melaporkan sebanyak 3.700 sekolah terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera.
Pada 17 Desember 2025, BTS yang berfungsi normal masih berada di kisaran 50 persen, lalu naik menjadi 73,5 persen pada 18 Desember 2025 pukul 00.00 WIB.
Berdasarkan data Education Management Information Systems (EMIS), Provinsi Jawa Tengah memiliki 5.346 pondok pesantren, menempati peringkat ke-4 setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
Membangun satu SPPG butuh 47 pekerja dari masyarakat sekitar Ponpes. Kalau kemudian ada 118, maka sudah 5.546 masyarakat ikut bekerja membangun SPPG.
Dengan hasil survei ke AHY hingga Menag, publik menilai cukup positif kinerja kementerian yang berkaitan langsung dengan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keagamaan.
