KPK menyita pabrik sawit senilai Rp15 miliar milik Bupati Labuhanbatu nonaktif Erik Adtrada Ritonga. Pabrik itu diduga dibangun dari hasil korupsi.
Berdasarkan fakta di persidangan, SYL diduga telah menggunakan uang dengan nilai ratusan juta rupiah untuk keperluan pribadinya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk unit khusus bidang Ketenagakerjaan dan menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menjadi Staf Ahli Polri Bidang Ketenagakerjaan.
Selamat Hari lahir PMII ke 64, kita dilahirkan di orde lama, dibesarkan dan didik di orde baru kemudian menjadi dewasa di era reformasi.
Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) mencatat Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, hari ini mengalami tiga kali erupsi.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggeledah salah satu ruangan di Gedung DPR RI.
PVMBG melaporkan stasiun seismik yang berfungsi untuk merekam berbagai aktivitas kegempaan gunung api rusak imbas erupsi Gunung Ruang di Tulusan, Tagulandang, Sitaro, Selasa (30/4/2024).
Status tanggap darurat imbas erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, diperpanjang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara hingga 14 Mei 2024.
Erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang terjadi hari ini, Selasa (30/4/2024) berimbas pada aktivitas penerbangan di Bandara Sam Ratulangi dan Bandara Djalaluddin.
Gunung Ruang di Sulawesi Utara kembali meletus hari ini. Warga diimbau untuk mewaspadai potensi tsunami dan menjauh di luar radius 6 kilometer.
Kasus korupsi dengan terdakwa eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali disorot. Pasalnya, dalam persidangan terungkap bahwa uang Kementan digunakan SYL untuk kepentingan pribadinya.
Dewas KPK mengaku telah mengantongi alat bukti bahwa pimpinan KPK Nurul Ghufron berkomunikasi dengan pegawai Kementan untuk mengurus mutasi.
Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo ternyata menggunakan anggaran Kementan untuk menyicil mobil Alphard anaknya Rp43 juta per bulan.
Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo ternyata menggunakan uang Kementan untuk membayar 'biduan'. Nilai untuk membayar 'biduan' tersebut nilainya mencapai puluhan hingga ratusan juta.
PDIP meminta MK menihilkan suara PSI dan Demokrat di tingkat kecamatan dan provinsi di Papua Tengah.
