Purbaya Beri Waktu 1 Tahun Bea Cukai Berbenah, Jika Gagal 16.000 Pegawai Terancam PHK

“Harus diperbaiki dengan serius. Saya bilang ke mereka bahwa saya sudah minta waktu ke Presiden (Prabowo Subianto), satu tahun untuk tidak diganggu dulu, biar saya bereskan dan perbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025) dikutip dari Antara.

Menurut Purbaya, para petinggi maupun staf Bea Cukai memahami masalah yang mereka hadapi. Salah satunya adalah risiko pembekuan instansi sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru. Kala itu, Bea Cukai sempat dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).

Di sisi lain, ancaman lain juga berkaitan dengan hubungan kerja. Purbaya mengatakan pegawai Bea Cukai berisiko dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila kinerja instansi gagal diperbaiki.

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar, dan siap untuk mengubah keadaan,” tandasnya.

Secara paralel, Purbaya menerapkan teknologi berbasis akal imitasi (AI) di wilayah operasional Bea Cukai. Teknologi ini bertujuan menyederhanakan sekaligus mempercepat proses kepabeanan dan cukai, termasuk mendeteksi praktik *underinvoicing*.

“Nanti underinvoicing akan cepat terdeteksi, sambil kami perbaiki yang lain. Jadi, kami pelajari betul. Sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tuturnya.

Diketahui, Purbaya mendapat banyak aduan soal kinerja DJBC. Purbawa pun memastikan tidak akan mentolerir prilaku pegawainya itu. Prilaku pegawai Bea Cukai itu diadukan masyarakat melalui kanal layanan WhatsApp “Lapor Pak Purbaya” yang baru diluncurkan pada Rabu (15/10/2025). 

Purbaya telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui kanal tersebut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar laporan berkaitan dengan kinerja DJBC. Kata Purbaya, sebagian besar aduan menyoroti perilaku pegawai Bea Cukai yang dinilai tidak mencerminkan integritas aparatur negara.