Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas di tengah upaya kedua negara merundingkan akhir perang yang telah berlangsung hampir tiga bulan. Foto: Getty Images/Al Jazeera
JAKARTA, (ERAKINI) – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas di tengah upaya kedua negara merundingkan akhir perang yang telah berlangsung hampir tiga bulan. Di balik pembicaraan diplomatik itu, para pejabat Iran menegaskan satu hal: rasa tidak percaya terhadap Washington semakin dalam.
“Prinsip dasarnya adalah ketidakpercayaan terhadap Amerika,” kata anggota parlemen senior Iran, Abbas Moghtadaei, kepada televisi pemerintah, dilansir Al Jazeera, Rabu (27/5/2026).
Pernyataan itu muncul setelah delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf kembali dari Qatar, lokasi perundingan intensif mengenai kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menghentikan konflik.
Namun, harapan meredanya ketegangan langsung dibayangi insiden militer baru. Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Washington melakukan “pelanggaran terang-terangan” terhadap gencatan senjata rapuh yang dicapai pada 8 April setelah serangan AS menghantam Provinsi Hormozgan di selatan Iran pada Senin malam. Teheran menilai serangan itu menjadi bukti nyata bahwa AS tidak dapat dipercaya.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan pasukan Iran langsung membalas dengan menembak jatuh drone tempur MQ-9 Reaper buatan AS menggunakan sistem pertahanan udara lokal Arash-e Kamangir. Televisi pemerintah Iran menayangkan puing-puing drone yang diklaim berhasil dihancurkan.
Sementara itu, militer AS berdalih operasi tersebut dilakukan secara “defensif” dengan menargetkan lokasi peluncuran rudal dan kapal Iran yang disebut tengah berupaya memasang ranjau laut di kawasan strategis Teluk Persia.
Ketegangan juga merembet ke jalur pelayaran internasional. Intelijen maritim Inggris melaporkan sebuah kapal tanker mengalami ledakan eksternal dan kebocoran bahan bakar sekitar 111 kilometer di timur Muscat, Oman. Iran belum memberikan komentar terkait insiden tersebut.
Diplomasi di Tengah Ancaman Perang
Eskalasi terbaru terjadi saat Washington dan Teheran tengah merampungkan Memorandum of Understanding (MoU) yang berpotensi membuka kembali lalu lintas perdagangan di Selat Hormuz, jalur energi vital dunia yang praktis lumpuh sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Kesepakatan itu juga disebut dapat membuka akses Iran terhadap dana luar negeri yang selama ini dibekukan akibat sanksi AS, sekaligus menjadi pintu awal pembicaraan lebih luas terkait program nuklir Teheran. Meski begitu, elite politik dan militer Iran tetap menaruh curiga besar terhadap niat Washington.
Nicole Grajewski, peneliti dari Sciences Po Center for International Research, mengatakan banyak pejabat Iran khawatir kesepakatan hanya akan dimanfaatkan AS dan Israel untuk membeli waktu sebelum melancarkan serangan baru.
“Teheran ingin memastikan kesepakatan ini tidak dipandang sebagai bentuk menyerah akibat tekanan militer, melainkan sebagai langkah stabilisasi yang tetap menjaga garis merah kedaulatan Iran,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Iran disebut ingin tetap mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium, menghindari penyerahan stok nuklir secara langsung, memperoleh pelonggaran sanksi yang nyata, dan menjaga kekuatan pencegah regionalnya.
Dari kubu moderat hingga faksi garis keras, para pejabat Iran kompak menolak kesepakatan yang dianggap sebagai bentuk “kapitulasi”. Presiden Masoud Pezeshkian mencoba menenangkan dunia internasional dengan menegaskan Iran tidak mengejar senjata nuklir maupun ketidakstabilan kawasan.
Namun nada berbeda datang dari petinggi IRGC. Komandan kedirgantaraan IRGC, Majid Mousavi, menulis di platform X bahwa “bernegosiasi dengan musuh adalah kerugian mutlak”, mengutip pernyataan mendiang Ayatollah Ali Khamenei.
Mousavi juga menyatakan loyalitasnya kepada pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, yang dalam pesan Iduladha menegaskan kawasan Timur Tengah “tidak lagi akan menjadi tameng bagi pangkalan Amerika”.
Ia bahkan memprediksi Israel tidak akan bertahan dalam 15 tahun mendatang. Komandan Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, juga memperingatkan bahwa Iran siap menunjukkan kekuatannya di medan perang.
“Amerika terlalu banyak bicara dan terus mengubah ceritanya. Kami akan menunjukkan kemampuan kami di medan perang,” ujarnya.
Sekretaris baru Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, turut menegaskan bahwa “tidak akan ada kemunduran” dalam menghadapi tekanan Barat.
Iran Tak Mau Kehilangan Daya Tawar
Pengamat Middle East Institute, Alex Vatanka, menilai kelompok garis keras Iran kini memandang tekanan militer dan kendali di Selat Hormuz sebagai aset tawar paling penting pascaperang.
“Mereka khawatir kesepakatan akan membuat Iran kehilangan pengaruh strategisnya,” katanya.
Menurutnya, perdebatan di Teheran kini bukan lagi soal apakah Iran perlu bernegosiasi, melainkan “apa yang harus dikorbankan” dalam perundingan tersebut.
Vatanka menilai kesepakatan yang sedang dibahas saat ini lebih menyerupai mekanisme pengelolaan gencatan senjata ketimbang perjanjian damai permanen.
Tujuannya adalah mengurangi risiko perang dalam jangka pendek, membuka kembali sebagian aktivitas di Selat Hormuz, dan menunda persoalan nuklir paling rumit ke tahap negosiasi berikutnya.
Ancaman Pembunuhan Pemimpin Iran
Kekhawatiran lain yang mencuat di Teheran adalah potensi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting Iran apabila operasi militer kembali meletus.
Analis yang dekat dengan IRGC, Nima Akbarkhani, mengatakan AS bisa saja memanfaatkan proses negosiasi untuk melacak keberadaan pemimpin tertinggi Iran.
“Jika AS mendapatkan akses terhadap pemimpin tertinggi kami, mereka akan menyerang tanpa mempertimbangkan apa pun,” katanya di televisi pemerintah.
Media-media AS melaporkan bahwa Ali Khamenei kini berada di lokasi rahasia dengan pengamanan ketat dan bahkan tidak mudah diakses oleh banyak pejabat pemerintah Iran. Situasi itu disebut turut memperlambat jalannya perundingan.
Grajewski menilai tantangan terbesar Iran saat ini adalah mendapatkan dukungan internal terhadap kesepakatan apa pun yang dicapai dengan Washington.
“Dalam jangka pendek, hasil paling realistis kemungkinan hanyalah kesepakatan sementara yang rapuh, bukan perdamaian permanen,” ujarnya.
“Keberlanjutan kesepakatan itu akan sangat bergantung pada apakah negosiasi nuklir berikutnya mampu menghasilkan mekanisme konkret yang bisa diterima kedua pihak.”
