DPR RI Butuh Ratusan Tenaga Ahli, Cek Apa Saja Pos yang Perlu Diisi

Seleksi Tahap II:
Pelamar yang dinyatakan lulus diumumkan melalui laman https://ssctaakd.dpr.go.id untuk dilakukan assessment. Hasil assessment disampaikan kepada pimpinan AKD untuk dilakukan seleksi administrasi, wawancara, dan penilaian (assessment). Peserta yang dinyatakan lulus melakukan daftar ulang dengan minta PIN ke Kantin Demokrasi lantai 2.

Syarat pengambilan PIN wajib menyerahkan:
a. Fotocopy KTP
b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
c. Fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir
d. Nomor handphone yang aktif (untuk pengiriman PIN dan password)

Peserta melakukan registrasi online pada laman https://ssctaakddpr.go.id dan mengupload di website ppnpn.dpr.go.id antara lain:
a. KIP
b. KK
c. NPVVP
d. Nomor Rekening BNI 46 Cabang DPR RI
e. Ijazah terakhir  
f. Transkrip nilai

Peserta mencetak formulir dan melengkapi berkas sebagai berikut:
a. Surat Rekomendasi
b. Surat Pernyataan Tenaga Ahli AKD di atas materai
c. Surat Pernyataan sebagai WNI di atas materai
d. Surat Pernyataan Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai
e. Surat Pernyataan tidak merangkap pekerjaan
f. KP4 (Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga)
g. Formulir data diri
h. Surat lamaran
i. Surat Pengalaman Kerja apabila pernah menjadi TA AKD
j. Fotocopy Ijazah S2 yang dilegalisir
k. Transkrip nilai yang dilegalisir minimal IPK 3,00
l.Sertiíikat TOEFU/TOElC/IELTS atau sertifikat Bahasa Inggris lain dengan nilai setera TOEFL minimal 500, khusus BKSAP TOFFL minimal 550 yanq dikeluarkan institusi resmi paling lama 1 tahun terakhir
m. Surat berbadan sehat yang masih berlaku
n. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang masih berlaku
o. SKCK yeng masih berlaku
p. Nomor Rekening BNI 46
q. Fotocopy KK
r. Fotocopy NPWP
s. Fotocopy  KTP usia maksimal 62 tahun
t. Pas Photo bem•arna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar latar belakang putih
u. Fotocopy BPJS bagi yang sudah memiliki

Kuota Kebutuhan Tenaga Ahli:
1. Badan Legislasi: 15 Orang
2. Badan Anggaran: 10 Orang    
3. Badan Urusan Rumah Tangga: 10 Orang
4. Badan Kerja Sama Antar Parlemen: 10 Orang
5. Mahkamah Kehormatan Dewan: 10 Orang    
6. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara: 10 Orang
7. Badan Aspirasi Masyarakat: 10 Orang    
8. Komisi I: 10 Orang    
9. Komisi II: 10 Orang
10. Komisi III: 10 Orang
11. Komisi IV:  10 Orang
12. Komisi V: 10 Orang
13. Komisi VI: 10 Orang
14. Komisi VII: 10 Orang
15. Komisi VIII: 10 Orang
16. Komisi IX: 10 Orang    
17. Komisi X: 10 Orang
18. Komisi XI: 10 Orang
19. Komisi XII: 10 Orang
20 .Komisi XIII:  10 Orang

Total: 205 Orang