Pertimbangkan Stabilitas Desa, DPR Setuju Masa Jabatan Kades 9 Tahun

JAKARTA, (ERAKINI)-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyepakati perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih dua kali.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Baleg DPR, Kamis (23/6/2023) lalu. 

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, usulan perpanjangan masa jabatan kades didasari oleh pertimbangan untuk menjaga stabilitas desa. Menurutnya, gesekan akibat pemilihan kepala desa (Pilkades) sering mengganggu stabilitas desa.

"Menyangkut soal perpanjangan itu salah satu pertimbangan kami adalah stabilitas desa," katanya.

Ia menambahkan, gangguan stabilitas desa menimbulkan terganggunya pertumbuhan dan pembangunan di desa. Padahal, lanjut dia, desa seharusnya menjadi ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pihaknya tidak ingin terjadinya gesekan antar-masyarakat mengganggu stabilitas desa yang dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan.

"Untuk menjadi lokomotif ekonomi pertumbuhan kita ke depan, makanya stabilitas itu penting untuk kita jaga," ujar Supratman. 

Usulan masa jabatan kades tidak mengalami perpanjangan secara hitungan dari UU yang saat ini berlaku, yakni masa jabatan bisa dijabat sampai 18 tahun.