Urus Sengketa Peradilan Pemilu, MK Umumkan MKMK Dibentuk Permanen

JAKARTA, (ERAKINI)-Mahkamah Konstitusi telah mengumumkan tiga nama anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pembentukan MKMK permanen ditujukan untuk menghadapi sengketa peradilan hasil pemilihan umum (pemilu).

"Kami juga harap ini menjadi bagian penting karena, bagaimanapun juga, kita akan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum. Di mana di situ, bagaimanapun juga, namanya peradilan politik, ya sehingga perlu ada daya upaya dari kami sendiri untuk tetap menjaga etika, pedoman perilaku itu," ujar hakim MK Prof Enny Nurbaningsih saat konferensi pers di gedung MK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Menurut Enny, harus ada lembaga yang mengawasi pedoman perilaku hakim dalam masa sengketa pemilu. Ia berharap pembentukan MKMK bisa menjadi pedoman hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya.

Enny mengatakan ketiga hakim MKMK, yakni Yuliandri, I Dewa Gede Palguna, dan Ridwan Mansyur, akan menjabat anggota MKMK selama satu tahun. Masa jabatan itu ditentukan dalam peraturan MK.

"Untuk masa jabatan selama 1 tahun. Kenapa masa jabatannya 1 tahun? Karena kemarin itu kami sedang menunggu juga, sebetulnya apa perubahan yang akan terjadi pada UU MK, khususnya terkait pada komposisi MKMK. Dan kemudian kami juga ketika menunggu itu ternyata UU MK tidak dilanjutkan, sehingga kami tetap menggunakan UU yang lama, UU 7/202, sehingga keanggotaannya tetap tiga orang dengan masa jabatan akan ditentukan dalam PMK," ucap Enny.

Enny mengatakan para anggota MKMK bekerja untuk 
menyempurnakan peraturan MK. Dia berharap ke depan MK bisa lebih baik.