Indonesia Segera Kuasai 61 % Saham Freeport, Jokowi: Tunggu Peraturan Pemerintah

JAKARTA, (ERAKINI)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia ke pihak Indonesia dalam proses. Menurut Jokowi sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengakomodir penambahan saham tersebut.

"Dalam proses semuanya. Menunggu PP-nya, PP rampung itu juga akan selesai. Karena semuanya diuntungkan, semuanya diuntungkan. Tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia. Ada tambahan saham nanti untuk Indonesia," kata Jokowi saat mengunjungi PT Smelting di Gresik seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/12/2023).

Sebagai informasi pemerintah berencana memperpanjang kontrak Freeport Indonesia. Kontrak Freeport sendiri sejatinya berlaku hingga 2041 namun ada opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut. Salah satu syaratnya adalah dengan memberikan tambahan 10% pada pihak Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan penambahan saham bakal dilakukan tanpa memberatkan pemerintah dan BUMN. Dalam hal ini Bahlil menegaskan penambahan saham 10% Freeport ke MIND ID bakal dilakukan semurah mungkin.

"Freeport gini lho, Freeport itu penambahan saham 10% tidak ada dibayar valuasi, sekecil mungkin itu, pasti akan lebih murah banget," ujar Bahlil ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Saat ini kepemilikan saham pemerintah di Freeport mencapai 51%. Dengan penambahan 10% ini, nantinya total saham menjadi 61%.