Rais Aam PBNU menyerahkan SK Dewan Pengampu GKMNU (Foto: LTN PBNU)
JAKARTA, (ERAKINI)-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU) di sela-sela pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) 2023 di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).
Pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan dari Rais Aam PBNU kepada dewan pengampuGKMNU, Ir. H. Joko Widodo dan Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan NU di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung.
"Dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga NU," tutur Gus Yahya dalam sambutan pembukaan Munas dan Konbes NU 2023, Senin.
GKMNU merupakan agenda besar, maka PBNU membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di bawah pemikiran dan bimbingan dari sesepuh dan tokoh yang diandalkan. Untuk itu, PBNU membentuk dewan pengampu gerakan keluarga maslahat NU yang terdiri dari lima tokoh yakni H. Ir. Joko Widodo (Jokowi), Mustasyar PBNU Prof KH Ma'ruf Amin dan KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, serta Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.
"Ini tokoh yang selama ini menjadi bagian dari keluarga besar kami. Alhamdulillah, semua tokoh tersebut berkenan untuk mendampingi dan mengampu gerakan maslahat keluarga NU," ucap Gus Yahya.
Gerakan Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (GKMNU) adalah sebuah gerakan di tingkat akar rumput yang menyasar masyarakat desa. Gerakan ini melibatkan warga secara langsung dalam menyelesaikan masalah keluarga di dalam berbagai aspeknya. Mulai dari aspek kegamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya.
Melalui GKMNU ini, PBNU telah menyiapkan program kerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian UKM, dan Kementerian sosial.
Ada tiga provinsi yang telah menerima program-program besutan GKMNU di tingkat desa. Tiga provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Ada 1.766 kecamatan dan 17.000 desa dari tiga kecamatan yang tercatat siap berpartisipasi dalam pelaksanaan program GKMNU. Jika tiga provinsi tersebut telah selesai, GKMNU akan melanjutkan konsolidasi ke beberapa provinsi lain, seperti DKI, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Presiden Jokowi turut mengapresiasi program yang tengah dijalankan PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU).
"Pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas warga nahdliyin terutama di akar rumput," ujar Jokowi.
