KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis. Namun, KPK belum menyebutkan perkara yang menjerat Abdul Aziz.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto keluar dari Rutan KPK, Jakarta, pada Jumat (1/8/2025). Hal ini setelah DPR RI dan pemerintah mengumumkan pemberian amnesti kepada Hasto.
Kasus korupsi chromebook di Kemendikbud Ristek terus mendapatkan sorotan. Sebanyak 4 orang yang telah ditetapkan tersangka, tidak termasuk eks mendikbudristek Nadiem Makarim.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan oleh KPK di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Surabaya, Kamis (10/7/2025). Khofifah diperiksa sekitar 8,5 jam.
Direktur Eksekutif KPK Watch, Yusuf Sahide menyebut apa yang dilakukan Maman Abdurrahman merupakan langkah baik yang perlu mendapatkan apresiasi.
KPK menyita uang tunai senilai Rp2,8 miliar dan dua pucuk senjata api (senpi) dari rumah mewah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra.
Nurhadi sempat menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung (MA) selama 5 tahun lamanya. Namun, saat mengemban amanah itu, ia terlibat kasus korupsi hingga dijebloskan ke penjara.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 702 personel, yang terdiri dari Pati, Pamen, hingga PNS Polri.
Hingga kini, lembaga antirasuah telah memeriksa dua orang saksi, serta menetapkan satu tersangka yang diduga menerima aliran dana mencapai Rp17 miliar.
Menurut Adhy, Khofifah sedang mengambil cuti mulai Jumat hingga Minggu guna menghadiri acara wisuda putranya yang digelar di China.
KPK terus mendalami kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan. Salah satu saksi yang diperiksa, Windy Yunita alias Windy Idol.
KPK mencatat bahwa ada 3 artis yang melengkapi dokumen.
Irjen Pol Didik Agung Widjanarko ditunjuk sebagai Kapolda Sultra dalam mutasi terbaru Polri. Deputi KPK ini dikenal berpengalaman di bidang reserse dan antikorupsi.
Kemnaker memastikan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelayanan izin TKA di Direktorat PPTKA.
PWNU DKI Jakarta menanggapi laporan sejumlah orang terhadap Sekda DKI Marullah Matali yang disebut menyalahguakan wewenang karena mengangkat anak kandung dan saudaranya menjadi pejabat.
