KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, puluhan mobil, dan motor mewah Ducati dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Wamenaker Immanuel Ebenezer terjerat OTT oleh KPK. OTT ini hanya seminggu setelah Presiden Probowo menyampaikan Pidato Kenegaraan perdana yang menyinggung soal korupsi.
Wamenaker Immanuel Ebenezer terjerat OTT oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Apa itu sertifikasi K3?
Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, dikenal sebagai salah satu figur politik yang perjalanan kariernya penuh warna.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
Menurut Hidayat, pengumuman status hukum seseorang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung bukti yang memadai.
Praktisi menilai bahwa tambahan kuota haji dengan skema 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk jemaah khusus tidak melanggar aturan.
Rudy Tanoe merupakan pemilik DNR Corporation, induk usaha yang membawahi DNR Distribution. Perusahaan tersebut bergerak di bidang distribusi dan logistik yang melayani sektor ritel.
Peraturan Menteri merupakan produk hukum sah yang kewenangannya melekat pada menteri. Karena itu, Gus Yaqut tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Mellisa menegaskan, inti penyidikan KPK adalah dugaan kerugian negara dalam kebijakan pembagian kuota haji tambahan, bukan soal layanan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai pembebasan bersyarat bagi Setya Novanto berpotensi menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024 terus menjadi sorotan publik. KPK kemudian memperkirakan kerugian negara akibat kasus tersebut. Namun, warganet heboh terkait hitung-hitungan KPK.
KPK disebut terkesan memaksakan pengusutan kasus tersebut, meski pada saat yang sama pelaksanaan ibadah haji 2024 dinilai sebagai salah satu yang tersukses sepanjang sejarah.
Buya Anwar Abbas turut menyoroti pembagian kuota tambahan Haji 2024 yang kini diusut KPK.
Melissa menjelaskan, sprindik umum memungkinkan penyidikan dilakukan tanpa penetapan tersangka terlebih dahulu. Karena itu, langkah KPK terkait kasus kuota haji tidak lazim.
