Gus Irfan menyebut embarkasi sebagai titik awal kehadiran negara yang langsung dirasakan jemaah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pelayanan terbaik dari seluruh petugas.
Sebanyak 348 petugas diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.
Gus Irfan mengatakan, pihaknya tengah menyusun satuan tugas (satgas) haji bersama Kepolisian dan melibatkan pihak imigrasi untuk mengantisipasi keberangkatan jamaah nonprosedural.
Selain akomodasi, Kemenhaj memastikan layanan konsumsi jemaah di Makkah tetap berjalan optimal. Hal ini menyusul adanya satu penyedia layanan yang mengundurkan diri.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menghentikan wacana pembahasan 'war tiket'. Gus Irfan menyebut Kemenhaj sedang fokus keberangkatan jemaah.
Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kemenhaj, Afief Mundzir, menegaskan bahwa mekanisme antrean nasional tidak mengalami gangguan dan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah.
Hanya individu dengan kriteria tertentu yang diperbolehkan memasuki wilayah Makkah, di antaranya pemegang izin tinggal (iqamah) yang diterbitkan di Makkah.
Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar beban kenaikan biaya operasional penerbangan tidak dialihkan kepada jemaah haji.
Gerakan ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk membangun gaya hidup sehat sekaligus memperkuat niat menuju ibadah haji yang berkualitas.
Skema “siapa cepat melunasi” menggeser logika dasar antrean: dari berbasis waktu pendaftaran menjadi berbasis kemampuan finansial.
Istilah 'war tiket' merupakan wacana atau konsep yang masih dalam tahap kajian, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mampu mempersingkat masa tunggu.
Melalui berbagai langkah ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji Indonesia ke depan semakin adaptif, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Konsep inklusivitas dalam penyelenggaraan haji mencakup pelayanan yang lebih ramah terhadap jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta perempuan.
Dahnil menjelaskan, pada 2025 pemerintah berhasil mencegah sekitar 1.200 orang yang hendak berangkat menggunakan visa non-haji. Karena itu, tahun ini pengawasan akan diperketat.
Komnas Haji menilai komitmen Presiden dalam pembenahan tata kelola haji telah terlihat melalui berbagai kebijakan sebelumnya. Di antaranya pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
