Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah, Andi Muhammad Taufik, menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan jemaah terlindungi dan penyelenggara menjalankan amanah dengan baik.
Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa mediasi merupakan bagian dari mekanisme resmi penanganan pengaduan yang mengedepankan prinsip win-win solution.
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang Gratia Choir menyabet gelar Grand Prix Winner dalam ajang bergengsi 43rd International Choir Competition
Dewan Pers sepanjang Januari-Juni 2025 menerima 625 pengaduan masyarakat terkait pemberitaan media. Angka ini merupakan jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir untuk periode yang sama.
Sebagai bagian dari pengawasan partisipatif, Komnas Haji kembali membuka kanal pelaporan dan pengaduan bagi jemaah maupun masyarakat pada musim haji 2025.
PLN membuka pengaduan dan layanan kelistrikan khusus daerah-daerah terdampak banjir yang ada di Jabodetabek.
Sigit kemudian menginstruksikan untuk membuat akun khusus yang dapat digunakan untuk menerima pengaduan, guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan.
Istana menegaskan bahwa identitas pelapor yang mengadukan lewat 'Lapor Mas Wapres' bakal dirahasiakan demi keamanan dan keselamatan.
Wapres Gibran membuka pengaduan umum ‘Lapor Mas Wapres’ yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia milai hari ini. Berikut komentar para warganet!
Aduan 'Mas Wapres' pada hari pertama operasionalnya telah menerima 20 aduan yang datang langsung ke Setwapres dan 1.000 aduan dikirim masyarakat ke nomor WA.
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka membuka pengaduan umum ‘Lapor Mas Wapres’ yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia mulai besok 11 November 2024.
Komnas HAM menerima 5.301 dugaan pelanggaran HAM selama tahun 2023.
Dewas KPK mendapat kritikan lamban menangani audan publik. Begini tanggapan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean!
Presiden RI Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Sebanyak 669 laporan pengaduan terkait dengan mafia tanah diterima Kejaksaan RI dalam periode 2022 sampai dengan 10 November 2023, kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.
