9 Spirit Perjuangan PKB: dari Tashwirul Afkar hingga Mabda Siyasi dalam Momentum Harlah ke-28

PERINGATAN Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya tidak hanya menjadi momentum konsolidasi politik, tetapi juga menjadi ruang refleksi sejarah. 

Sebuah partai yang besar bukan hanya dibangun oleh kemenangan elektoral, melainkan oleh kekuatan gagasan, nilai, tradisi intelektual, dan pengabdian kepada bangsa.

PKB lahir pada era Reformasi 1998 dengan membawa inspirasi dari nilai-nilai yang berkembang dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU).

Karena itu, memahami perjalanan PKB tidak cukup dimulai dari deklarasi partai, tetapi harus ditelusuri melalui mata rantai sejarah yang membentuk watak perjuangannya. 

Mata rantai tersebut meliputi Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan, Nahdlatut Tujjar, Nahdlatul Ulama, Resolusi Jihad, Mabadi Khaira Ummah, Khittah NU 1926, hingga perumusan Mabda Siyasi PKB sebagai pedoman politik.

Tahap Pertama: Tashwirul Afkar - Kebangkitan Intelektual

Perjuangan selalu diawali oleh gagasan. Tashwirul Afkar menjadi ruang lahirnya tradisi berpikir kritis, musyawarah, dan ijtihad sosial di kalangan ulama. 

KH. Wahab Hasbullah bersama para ulama muda membangun kesadaran bahwa umat Islam harus mampu membaca perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah.

Bagi PKB, tahap ini mengandung pesan bahwa politik harus dibangun di atas ilmu pengetahuan, dialog, dan kemampuan melahirkan kebijakan yang menjawab persoalan rakyat.

Tahap Kedua: Nahdlatul Wathan - Kebangkitan Nasionalisme

Kesadaran keagamaan kemudian berkembang menjadi kesadaran kebangsaan. Nahdlatul Wathan mengajarkan bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kemerdekaan dan persatuan.

Semangat ini menempatkan nasionalisme sebagai bagian yang selaras dengan nilai keagamaan. Bagi PKB, nasionalisme diwujudkan melalui komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tahap Ketiga: Nahdlatut Tujjar - Kebangkitan Ekonomi Umat

Para pendiri NU memahami bahwa kemerdekaan politik harus ditopang oleh kemandirian ekonomi. Karena itu lahirlah Nahdlatut Tujjar, yang mendorong tumbuhnya jaringan perdagangan, kewirausahaan, dan ekonomi umat.

Spirit ini tetap relevan hingga kini. PKB dituntut memperjuangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, UMKM, pesantren, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan.

Tahap Keempat: Nahdlatul Ulama

Berdirinya Nahdlatul Ulama pada 1926 merupakan tonggak penguatan dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pengembangan masyarakat. NU membangun Islam yang moderat (tawassuth), seimbang (tawazun), adil (i'tidal), dan toleran (tasamuh).

Nilai-nilai tersebut menjadi inspirasi etika politik PKB dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial.

Tahap Kelima: Resolusi Jihad NU

Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 menjadi salah satu kontribusi historis NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Semangatnya bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga pengorbanan demi kepentingan bangsa.

Dalam konteks sekarang, semangat itu dapat dimaknai sebagai perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan, korupsi, ketimpangan sosial, dan segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa.

Tahap Keenam: Mabadi Khaira Ummah

Sebagai landasan moral, NU mengembangkan Mabadi Khaira Ummah yang berisi nilai-nilai Ash-Shidq (kejujuran), Al-Amanah wal Wafa bil 'Ahd (amanah dan menepati janji), Al-'Adalah (keadilan), At-Ta'awun (tolong-menolong), Al-Istiqamah (konsistensi).

Bagi PKB, nilai-nilai ini merupakan standar etik dalam menjalankan politik. Kekuasaan harus dipahami sebagai amanah, bukan sekadar instrumen untuk memperoleh jabatan.

Tahap Ketujuh: Khittah NU 1926

Muktamar NU di Situbondo tahun 1984  para ulama bersepakat akan strategi NU dalam menyikapi politik praktis  yang dinamakan Khittah NU 1926,  menegaskan bahwa NU kembali kepada fungsi utamanya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan partai politik. 

Dan  selanjutnya dibawah kepemimpinan Gus Dur pula PBNU mewujudkan Khittah NU 1926 dengan mendirikan  dan  melahirkan PKB sebagai mandat untuk mewadahi dan menyalurkan  aspirasi warga NU dan  sekaligus memperjuangkan politik NU secara kolektif.

Bagi PKB, Khittah NU mengandung pelajaran penting: yaitu strategi politik NU sekaligus menjadi  inspirasi dari tradisi pemikiran NU, PKB tetap merupakan partai politik yang memiliki tanggung jawab konstitusional sendiri.

Oleh karena itu, hubungan PKB dan NU harus dibangun atas dasar saling bertanggungjawab,  menghormati dan menghargai peran masing-masing.

Tahap Kedelapan: Mabda Siyasi PKB

Mabda Siyasi PKB merupakan artikulasi nilai-nilai tersebut ke dalam politik demokrasi modern. Prinsip-prinsipnya meliputi kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), keadilan sosial, demokrasi, penghormatan terhadap konstitusi, pemberantasan korupsi, keberpihakan kepada kelompok lemah, pembangunan ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian, politik dipahami sebagai sarana pengabdian kepada rakyat, bukan tujuan akhir.

Tahap Kesembilan: Era Kepemimpinan Muhaimin Iskandar

Dalam perkembangan PKB, kepemimpinan Muhaimin Iskandar menjadi bagian dari fase konsolidasi organisasi dan perluasan peran politik partai.

Dari perspektif Mabda Siyasi, kepemimpinan tersebut dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator normatif.

Konsistensi menjaga identitas ideologis partai, keberhasilan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, penguatan kaderisasi dan pendidikan politik, kemampuan membangun koalisi tanpa mengabaikan fungsi kritik dan pengawasan, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Evaluasi atas capaian indikator-indikator tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Roadmap PKB Menuju Indonesia Emas 2045

Memasuki usia ke-28, PKB dapat memperkuat arah perjuangannya melalui lima agenda besar: 

1. Kebangkitan Intelektual: membangun pusat kajian kebijakan dan kaderisasi berbasis tradisi keilmuan NU.

2. Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan: memperkuat koperasi, UMKM, pesantren, petani, dan nelayan.

3. Reformasi Tata Kelola: memperkuat integritas, transparansi, dan pemberantasan korupsi.

4. Penguatan Demokrasi dan Keadilan Sosial: memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat serta menghormati konstitusi.

5. Kepemimpinan Global: berkontribusi dalam diplomasi perdamaian, dialog antaragama, dan kerja sama kemanusiaan internasional.

Harlah ke-28 PKB hendaknya menjadi momentum untuk kembali kepada akar perjuangan. Sejarah menunjukkan bahwa perjalanan PKB merupakan mata rantai panjang yang berawal dari kebangkitan pemikiran (Tashwirul Afkar), nasionalisme (Nahdlatul Wathan), ekonomi umat (Nahdlatut Tujjar), penguatan organisasi keagamaan (Nahdlatul Ulama), semangat pengorbanan kebangsaan (Resolusi Jihad), etika sosial (Mabadi Khaira Ummah), penghormatan terhadap Khittah NU 1926, hingga perumusan Mabda Siyasi PKB.

Apabila seluruh mata rantai tersebut dijaga secara utuh, PKB tidak hanya akan menjadi partai yang kuat secara elektoral, tetapi juga menjadi kekuatan politik yang berakar pada tradisi intelektual, moral, dan kebangsaan. 

Dengan demikian, Harlah ke-28 bukan sekadar peringatan usia organisasi, melainkan momentum memperbarui komitmen bahwa politik adalah jalan pengabdian untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dan ini akan menjadikan politik itu ibadah dan ber PKB adalah berkah bagi seluruh rakyat Indonesia.