7 WNI Bakal Dievakuasi, 3 Relawan MER-C Asal Indonesia Memilih Tetap di Gaza

Ketujuh WNI tersebut terdiri dari 2 keluarga WNI yang menikah dengan warga Palestina, beserta anak-anak mereka. Evakuasi para WNI tersebut akan dilakukan dari rumah mereka, masing-masing di Gaza utara dan Gaza selatan, menuju ke perbatasan Rafah kemudian masuk ke wilayah Mesir, sebelum kemudian diterbangkan ke Jakarta.

Prioritas pemerintah dalam mengevakuasi para WNI, kata Judha, yakni menjamin keselamatan mereka.

“Kami tidak mungkin menggerakkan warga negara kita kalau kondisinya tidak aman. Karena situasi di lapangan sangat dinamis jadi upaya ini memerlukan kerja sama dan komunikasi dari berbagai pihak,” ujar dia.

Sementara itu, 3 relawan organisasi kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C ) asal Indonesia yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza memilih tetap tinggal di Gaza. Mereka memilih tinggal untuk menjalankan tugas di pusat konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina itu.

“Ketiga WNI itu memang memilih tetap tinggal untuk menjalankan tugas kemanusiaan di RS Indonesia (di Gaza) dan kita hargai pilihan tersebut,” kata Judha.

Judha menjelaskan bahwa sesuai dengan UU Tahun 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, tugas negara adalah menyelamatkan WNI dari zona berbahaya ke lokasi yang aman, tetapi harus dilakukan secara sukarela.

“Kami tidak bisa memaksa. Negara bertugas menyiapkan dan menyediakan fasilitas (evakuasi) tersebut, tetapi pilihan kembali ke pribadi masing-masing WNI,” kata Judha.

Sejak meletusnya konflik yang dipicu serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, pemerintah telah memfasilitasi evakuasi 4 WNI dari total 136 WNI yang saat itu tercatat di Israel. Pemerintah juga mencatat beberapa WNI lain yang melakukan evakuasi mandiri menggunakan penerbangan komersial.

Saat ini, kata Judha, Kemlu mendata terdapat 123 WNI di Israel yang memilih tetap tinggal di wilayah masing-masing karena masih merasa aman. Sebagian besar dari ratusan WNI tersebut berstatus sebagai pelajar di Israel, yang kondisinya terus dipantau oleh pemerintah melalui KBRI Amman di Yordania.