Penjelasan Luhut soal Usulan Kerugian Negara Tidak Masuk Unsur Korupsi

Kata dia, penyempurnaan yang diusulkan bukan menghapus unsur kerugian keuangan negara, melainkan memperbaiki cara pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut agar penegakan hukum berlangsung lebih pasti, objektif, dan konsisten.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi serta pemulihan kerugian keuangan negara tetap berlaku.

Selain memperjelas pembuktian, DEN justru mengusulkan perluasan jangkauan pemberantasan korupsi melalui adopsi delik-delik dalam UNCAC yang belum diatur secara menyeluruh dalam hukum nasional.

Indonesia telah meratifikasi konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, menurut DEN, masih terdapat ketentuan yang perlu diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Salah satu contohnya adalah tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing atau bribery of foreign public officials.

Luhut menilai, penyempurnaan UU Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan sejalan dengan standar internasional.

“Kepastian hukum adalah salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi, dan data lintas negara selama tiga dekade secara konsisten menunjukkan hal itu. Penyempurnaan UU Tipikor bukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk memastikan penegakannya pasti, adil dan selaras dengan standar internasional,” ujarnya.

Empat Rekomendasi DEN

Berdasarkan hasil studi dan diskusi dengan para ahli, DEN merekomendasikan empat pokok penyempurnaan kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi dan pengelolaan keuangan negara.

Pertama, menyempurnakan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP guna memperjelas unsur-unsur tindak pidana dan mekanisme pembuktiannya.

Kedua, menambahkan ketentuan policy judgment rule atau business judgment rule. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kebijakan dan keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik serta sesuai prosedur, sebagaimana diterapkan dalam praktik internasional.

Ketiga, mengadopsi delik-delik UNCAC yang belum diatur dalam hukum nasional, termasuk tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing.

Keempat, menyusun omnibus law keuangan negara untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kekayaan negara.

Luhut menegaskan, kepastian hukum tidak hanya penting untuk memberikan rasa aman kepada pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kepastian hukum diperlukan bukan hanya untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan mendorong perekonomian, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum mencapai tujuan akhirnya, yaitu memberikan kemanfaatan yang nyata, proporsional, dan adil bagi seluruh masyarakat,” tutur Luhut.