Menurut pejabat yang biasa disapa Gus Irfan ini, penyelenggaraan haji tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut harapan, doa, serta pengorbanan jutaan jamaah beserta keluarganya.
Seleksi petugas haji tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan teknis, tetapi juga integritas dan empati dalam melayani jemaah.
Gus Irfan mengatakan, tingginya jumlah pendaftar mencerminkan besarnya kepercayaan publik terhadap Kemenhaj yang untuk pertama kalinya mengelola penuh penyelenggaraan haji di tahun 2026.
Penandatanganan PKS tersebut dihadiri Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf, didampingi Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, jajaran pejabat Kemenhaj, serta Direktur Utama PT Garuda Indonesia Glenny Kairupan beserta jajaran manajemen.
Gus Irfan menekankan, pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola serta ekosistem penyelenggaraan Haji dan Umrah agar semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah.
Gus Irfan menjelaskan bahwa sebagian besar komponen biaya haji menggunakan mata uang asing, yakni Riyal Arab Saudi (SAR) dan Dollar Amerika Serikat (USD).
Gus Irfan menegaskan bahwa keberadaan Kemenhaj memiliki legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri para Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) serta para pelaksana pada seksi PHU dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, dan turut disaksikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Penyediaan layanan AKT menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan kenyamanan serta keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Pejabat Kabid dan Kasie yang selama ini bertugas akan dilantik sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kanwil dan Kepala Kantor.
Kemenhaj memastikan bahwa permohonan slot waktu penerbangan telah diajukan oleh kedua maskapai kepada General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
Terkait pelibatan UMKM, Jawa Timur memiliki peluang besar mengingat fasilitas pengujian makanan siap saji (ready to eat) bagi jemaah haji dimiliki oleh pemerintah daerah.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penentuan kuota haji 1447 H/2026 M dilakukan sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.
Dalam pertemuan Kemenhaj RI dan Kemenhaj Arab Saudi, kedua pihak menyepakati sejumlah poin penting terkait pelaksanaan haji tahun depan. Apa saja?
