Aset yang diserahkan berupa sebidang tanah seluas 324 meter persegi beserta bangunan seluas 618 meter persegi yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pendalaman dilakukan untuk menelusuri seluruh tahapan pengadaan lahan yang digunakan sebagai jalur kereta cepat tersebut.
Tere Liye menggunakan sejumlah diksi yang dinilai merendahkan sebagian warga Riau. Ia mengkritik para pendukung Abdul Wahid yang disebutnya tetap membela sang koruptor.
Menurut KPK, salah satu barang bukti elektronik yang diamankan adalah rekaman kamera pengawas (CCTV) yang diduga berisi informasi penting terkait kasus korupsi di Riau.
Masa kecil Antasari dihabiskan di Belitung sebelum menempuh pendidikan menengah di Jakarta dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
Antasari Azhar dikenal sebagai Ketua KPK periode 2007-2009. Namanya sempat menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam kasus hukum pada tahun 2009.
Informasi mengenai OTT dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Dia membenarkan bahwa pihaknya melakukan penangkapan terhadap sejumlah pihak, termasuk kepala daerah di Ponorogo.
KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (4/11/2025) pagi, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Riau.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Dalam OTT ini, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.
Bagaimana awal mula proyek kereta cepat Whoosh di Indonesia hingga kini diusut KPK? berikut ulasannya.
Peneliti LSAK, Ahmad A. Hariri, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan langkah para mantan pegawai yang tergabung dalam IM57+ Institute untuk kembali mengabdi di KPK.
Munculnya narasi bahwa Gus Yaqut terlibat kasus kuota haji tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang di publik.
Tak hanya menggandeng kelembagaan KPK, Kemenhaj juga melibatkan sejumlah mantan pegawai KPK, Kejaksaan, hingga TNI/Polri untuk memperkuat pengawasan.
Dalam pertemuannya dengan awak media, Kiai Muhyidin menyampaikan pernyataan lengkapnya terkait kasus kuota haji yang dinilainya tendensius.
