PT Pertamina (Persero) yang kini dinakhodai Simon Aloysius Mantiri, menjadi BUMN terbesar yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara sepanjang tahun 2025.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan pejabat negara, dipotong pajak dan disetorkan langsung ke kas negara.
Kementerian Keuangan mulai memutar otak bagaimana memenuhi target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,71 triliun atau naik 13,51 persen dibanding target APBN 2025.
Kabar gembira untuk petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemkab Karawang resmi menggratiskan PBB untuk lahan sawah.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegur langsung Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.
Anggota DPRD Pati, Teguh Bandang, mengatakan, pihaknya menerima laporan bahwa 2 remaja berinisial Zahra dan Syalwa meninggal dunia.
Gerakan sosial di Pati mungkin akan mereda, tetapi api perlawanannya menyisakan pertanyaan mendasar: masih relevankah model demokrasi yang menempatkan negara sebagai “penguasa” bukan “pelayan publik”?
Kebijakan Bupati Pati, Sudewo soal kenaikkan pajak daerah mendapatkan protes dari masyarakat. Memang selama ini, berapa ya penghasilan keuangan daerah Pati dari pajak.
Sudewo menyampaikan bahwa penyesuaian tarif PBB-P2 dilakukan demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan media sosial (medsos) untuk melacak kepemilikan aset atau harta warga RI.
Media Sosial (medsos) siap-siap kena pajak mulai tahun 2026. Simak di sini aturannya!
Layanan SIM Keliling kembali tersedia di lima lokasi wilayah Jakarta, Sabtu (5/7/2025). Sementara layanan Samsat Keliling tersedia di sembilan lokasi wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan Samsat Keliling pada Sabtu, 14 Juni 2025. Namun, layanan ini hanya tersedia di 9 lokasi wilayah.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025.
Bimo Wijayanto resmi menjabat Dirjen Pajak Kemenkeu menggantikan Suryo Utomo, usai dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama 22 pejabat lainnya, Jumat (23/5/2025) pagi.
