Presiden Jokowi menanggapi soal hak angket. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI.
Pergerakan perolehan suara Pemilu 2024 yang manarik datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan melonjaknya perolehan suara PSI pada Pemilu 2024 di Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) bukan patokan.
PPP meminta KPU segera berkonsultasi kepada MK untuk melakukan perubahan Peraturan KPU. Hal ini sekaligus menyambut putusan penghapusan ketentuan ambang batas parlemen.
Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sah melanggar aturan kampanye Pemilu 2024.
Polisi menetapkan 7 PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. Mereka diduga memalsukan data hingga mengubah DPT.
Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024 masih harap-harap cemas.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyebut adanya dorongan dari berbagai pengurus daerah agar PPP menjadi oposisi di kabinet baru pemerintahan periode 2024-2029.
Lembaga Survei Indikator Politik mengungkapkan sebanyak 60 persen publik percaya bahwa Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah, berdasarkan pada hasil survei 18-21 Februari 2024.
Bareskrim Polri resmi membuka penyidikan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.
KPU akan menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi suara luar negeri Rabu (28/2/2024) besok.
Bawaslu menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, pengajuan hak angket di DPR merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024 sangat boleh dilakukan namun tak pengaruhi hasil pemilu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar hak angket Pemilu 2024 tidak melebar kemana-mana. Sebab, jika melebar maka bisa dianggap tindakan makar.
JK mengatakan, pihak tergugat tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang akan diajukan ke DPR, jika memang tidak ada masalah.
