Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Kapolri membentuk Timsus untuk menyelidiki meninggalnya Walpri Kapolda Kaltara.
Selamat! Akademisi UIN Sunan Ampel, Kamal Yusuf resmi terima surat pengangkatan sebagai guru besar pertama bidang linguistik dari Kementerian Agama, Kamis (21/9/2023). Selengkapnya klik ini!
Komisi II DPR RI dan Pemerintah serta Lembaga Penyelenggara Pemilu sepakat pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023. Ini Penjelasannya!
Bakamla mengusulkan agar Komisi I DPR bahas rumusan kebijakan untuk menjerat kapal asing bandel
'Kalau tidak lolos sampai tiga kali kita menyarankan plat hitam, tidak mengangkut lagi,' kata Kadishub Kota Bogor. Sekengkapnya klik!
Sebanyak 66 kendaraan kena tilang emisi di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta pada hari pertama razia. Selengkapnya, klik di sini!
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa sudah ada sekitar 497 bengkel di Jakarta yang menerima layanan uji emisi secara gratis. Kebijakan ini merupakan hasil kerjasama dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.
Satgas Uji Emisi DKI Jakarta akan merazia kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi di Ibu Kota mulai 1 September.
Pemprov DKI Jakarta akan menggelar uji coba razia bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi di wilayah Kota Jakarta.
Sebagai upaya menurunkan polusi udara di jalan, Satlantas Polresta Bogor Kota siap melaksanakan tilang kendaraan yang tidak lolos uji emisi.
nggota DPRD DKI Judistira Hermawan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan lolos uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK
KPK dan Ethics menerima kunjungan Komisi Antikorupsi Kenya atau Anti-Corruption Commission (EACC) membahas sejumlah hal, termasuk kerja sama pemberantasan korupsi.
Bawaslu Provinsi Maluku mengambil alih tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten kota se-Maluku, karena masa jabatan Bawaslu kabupaten kota telah berakhir.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memberikan remisi kepada 2.583
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyetujui kebijakan Pemprov DKI Jakarta menerapkan pengaturan jam kerja.
