Melalui akun resmi Facebook Sekretariat Kabinet yang dirilis Jumat (3/4/2026), disebutkan bahwa pertemuan itu juga menjadi ajang silaturahim dalam suasana bulan Syawal atau Lebaran 2026.
Pramono menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan WFH, termasuk penggunaan sistem absensi mobile.
Menaker Yassierli resmi menerbitkan aturan work from home (WFH) bagi karyawan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor setiap hari Jumat.
Mudik tidaklah sembarang mudik. Mudik juga bisa dipahami dengan perspektif spiritual selain perspektif material. Mudik adalah simbol sarat pesan bahwasanya setiap makhluk pasti akan mengalami.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan work from home (WFH) hingga 1 Februari 2026.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melakukan penghematan menyusul tekornya APBD 2026. Pemprov Jabar mulai menerapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kondisi Jakarta pada Senin (1/9/2025) kembali kondusif pascaunjuk rasa yang berlangsung beberapa hari terakhir. Sejumlah ruas jalan utama yang sebelumnya menjadi titik massa kini lengang.
Kontras dengan potret sehari-hari, kondisi Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025) pagi terlihat lebih lengang karena banyak pegawai WFH imbas demo rusuh.
WFH tidak berlaku di Kota Semarang sebagaimana surat edaran Menpan RB. Semua ASN wajib kembali masuk kerja mulai Selasa (16/4/2024).
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mengatakan, kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) usai Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya dua hari yakni Selasa dan Rabu, 16 dan 17 April 2024.
Pemetrintah resmi memutuskan menerapkan kebijakan work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa dan Rabu, 16 dan 17 April 2024
Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi mengusulkan Work From Home (WFH) bagi pemudik yang tidak memungkinkan kembali ke tempat bekerja dalam waktu dekat.
Menpan RB menyebut bahwa kebijakan WFH diberlakukan untuk merespons KTT ASEAN
