Penulis Gagas Dawam Pratiknyo (Ilustrator: Wawan Bastian/Erakini)
Dawam Pratiknyo
Penulis Gagas
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini menjadi panggung utama sebuah drama yang tak hanya menguji ketahanan demokrasi lokal, tetapi juga menelanjangi wajah asli kekuasaan di negeri ini. Ini bukan sekadar cerita tentang kenaikan pajak, melainkan sebuah epik tentang arogansi yang berhadapan dengan jeritan rakyat, tentang modernisasi fiskal yang buta konteks, dan tentang bagaimana sebuah kebijakan bisa menjadi pemicu revolusi kecil di halaman rumah kita.
Mari kita bicara blak-blakan. Konflik di Pati ini bermula dari keputusan “brilian” Bupati Sudewo menaikkan PBB-P2 hingga 250%. Angka yang fantastis, bukan? Dalihnya klise: peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Konon, Pati hanya mengandalkan 14,5% PAD dari total APBD, jauh di bawah tetangga seperti Jepara (Rp75 miliar) dan Rembang (Rp50 miliar). Ambisi itu sah, tentu saja. Tapi, apakah ambisi itu lantas membenarkan kebutaan terhadap realitas?
Pati, dengan segala kerentanannya, masih dihantui kemiskinan (9,17% penduduk miskin) dan pengangguran (TPT 3,87%). Belum lagi fenomena “Rojali-Rohana-Rohalus”--istilah lokal yang menggambarkan betapa daya beli masyarakat sudah sekarat akibat krisis ekonomi.
Di tengah kondisi ini, menaikkan pajak 250% itu bukan modernisasi fiskal, melainkan “modernisasi fiskal” ala Pincus: proyek negara yang justru memicu dislokasi sosial. Ini seperti Revolusi Inggris 1688 yang dipicu kebijakan fiskal. Bedanya, di Pati, negara abai bahwa kebijakan ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan distributif.
Yang paling menyakitkan, dan ini yang membuat darah mendidih, adalah minimnya partisipasi publik. Perbup No. 17/2025 itu terbit tanpa dialog bermakna dengan warga. Seolah-olah, rakyat itu hanya objek yang harus patuh, bukan subjek yang berhak bersuara. Ini bukan sekadar cacat prosedur, ini adalah pengkhianatan terhadap esensi demokrasi itu sendiri.
Arogansi yang Membakar Bara
Jika kebijakan pajak adalah pemicu, maka arogansi Bupati Sudewo adalah bahan bakar yang menyulut api. Ketika rakyat mulai bersuara, alih-alih membuka ruang dialog, ia justru menantang massa dengan pernyataan yang akan tercatat dalam sejarah keangkuhan: “Silakan lakukan (demo)! Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar!!! Saya tidak akan mengubah keputusan!”.
Pernyataan ini bukan hanya arogan, ini adalah tamparan keras ke wajah etika komunikasi politik. Ini adalah deklarasi perang seorang pemimpin terhadap rakyatnya sendiri. Dalam teori gerakan sosial Tarrow & Tilly, sikap seperti ini justru menciptakan “struktur kesempatan politik” yang memobilisasi massa.
Lihat saja bagaimana represi negara terlihat jelas saat Satpol PP menyita logistik donasi warga di depan Kantor Bupati. Tindakan ini, yang jelas-jelas melanggar hak konstitusional, justru menjadi bumerang. Rakyat yang tadinya hanya menuntut pembatalan pajak, kini melihat wajah otoritarianisme yang sesungguhnya. Beruntung, fragmentasi elit juga ikut bermain.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dengan tegas, menegur Sudewo: “Jadikan ini pelajaran: jangan arogan! Harus lebih menghargai aspirasi rakyat!”. Bahkan pemerintah pusat melalui Kemendagri ikut campur, memerintahkan evaluasi kebijakan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua elit sepakat dengan arogansi ini, dan celah inilah yang dimanfaatkan gerakan sosial.
Namun, di tengah riuhnya suara penolakan dan intervensi dari level yang lebih tinggi, ada satu suara yang justru nyaris tak terdengar, atau setidaknya, tak cukup lantang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Lembaga yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat di tingkat lokal ini, seolah membisu di tengah badai. Para pakar hukum bahkan harus mendesak DPRD Pati untuk ikut mengkritisi kenaikan PBB-P2 dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini.
Lebih memprihatinkan lagi, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, bersama Bupati Sudewo, memilih absen dari forum diskusi publik yang mengkaji polemik pajak ini, tanpa konfirmasi.
Ini bukan sekadar absen fisik, melainkan absennya keberpihakan dan tanggung jawab moral. Jika Perbup itu diterbitkan tanpa Perda, seperti yang disoroti anggota DPR RI, maka peran DPRD dalam mengawal kebijakan yang membebani rakyat ini patut dipertanyakan sejak awal.
Diamnya DPRD Pati ini menjadi ironi pahit, menunjukkan bahwa “struktur kesempatan politik” yang seharusnya mereka ciptakan untuk rakyat, justru mereka biarkan kosong.
Gerakan sosial di Pati, seperti organisme hidup, berevolusi. Dari sekadar penolakan kebijakan spesifik, ia bermetamorfosis menjadi perlawanan anti-otoritarian. Mekanisme mobilisasinya cerdas, mencerminkan teori Lichbach & De Vries tentang “difusi taktik transnasional” yang diadaptasi secara lokal.
Mereka melakukan penggalangan dana kreatif via posko di trotoar, bahkan menggunakan truk bertuliskan “Bupati Arogan” dan “Bupati Pembohong”. Ini adalah bentuk protes jalanan yang jenius, memanfaatkan ruang publik sebagai papan reklame bergerak.
Tak hanya itu, pemanfaatan simbol religius oleh NU Pati yang menggelar istighosah menunjukkan bagaimana resistensi kultural bisa menjadi senjata ampuh.
Namun, yang paling menarik adalah radikalisasi wacana. Kelompok seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang tadinya hanya menuntut pembatalan PBB-P2, kini mengganti tuntutan menjadi “lengserkan Sudewo” dan bahkan ekstremnya ganti sistem demokrasi dengan tatanan Islam. Ini adalah sinyal bahaya.
Ketika tuntutan spesifik bergeser menjadi kritik sistemik, itu artinya kepercayaan terhadap sistem sudah di titik nadir.
Gerakan ini pun tidak monolitik. Ada Gerakan Pati Bersatu yang memilih dialog dan tasyakuran, NU Pati dengan istighosah dan rekonsiliasi, serta Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan demo radikal. Fragmentasi ini menunjukkan kompleksitas politik kontensius, namun juga potensi kekuatan yang beragam.
Konsesi yang Terlambat dan Watak Illiberal
Akhirnya, kebijakan PBB-P2 itu dibatalkan. Kemenangan simbolis, memang. Tapi, jangan salah, pembatalan ini “terlambat dan tidak tulus”. Baru dilakukan setelah tekanan massa dan intervensi pemerintah pusat. Ini bukan tanda kerendahan hati, melainkan manuver politik untuk meredakan gejolak.
Yang lebih parah, pembatalan ini tidak menyelesaikan akar masalah: defisit partisipasi publik dan kesenjangan relasi negara-rakyat. Malah, watak illiberal pemerintah terlihat jelas melalui represi seperti penyitaan logistik demo. Ini adalah ironi: demokrasi elektoral melahirkan pemimpin yang kemudian bertindak otoriter.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pun mencatat kegagalan executive review oleh pemprov dan pusat sebagai penyebab krisis. Mekanisme pengawasan yang seharusnya mendeteksi potensi beban kebijakan terhadap masyarakat, ternyata mandul. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya di Pati, tapi di sistem pengawasan kita secara keseluruhan
Pelajaran untuk Demokrasi yang Sehat
Kasus Pati adalah sebuah “masterclass” tentang bagaimana demokrasi bisa pincang. Ada tiga pelajaran krusial yang bisa kita petik, sebagai berikut:
Pertama, kebijakan ekonomi tanpa inklusivitas adalah bom waktu. Pemerintah daerah wajib memetakan dampak kebijakan pada kelompok rentan sebelum menerapkannya. Pajak itu kontrak sosial, bukan alat pemeras.
Kedua, arogansi kekuasaan memicu radikalisasi gerakan. Pernyataan seperti “waton suloyo” (asal bicara tanpa dasar) itu merusak kepercayaan publik sampai ke akar-akarnya. Pemimpin itu pelayan, bukan raja.
Ketiga, partisipasi publik bukan formalitas. Perlu alat ukur mandiri seperti yang diusulkan KPPOD untuk mengevaluasi keterlibatan warga dalam perancangan kebijakan . Rakyat harus didengar, bukan hanya dijadikan stempel.
Konflik Pati adalah potret telanjang demokrasi elektoral kita yang pincang: pemimpin terpilih melalui prosedur demokratis, tetapi abai terhadap suara rakyat begitu berkuasa. Seperti diingatkan Pincus, revolusi/reformasi lahir bukan dari kemiskinan semata, melainkan dari kekecewaan terhadap elit yang mengkhianati mandat.
Gerakan sosial di Pati mungkin akan mereda, tetapi api perlawanannya menyisakan pertanyaan mendasar: masih relevankah model demokrasi yang menempatkan negara sebagai “penguasa” bukan “pelayan publik”?
Di sini, Pati bukan hanya lokus konflik, melainkan cermin bagi seluruh Indonesia tentang urgensi rekonfigurasi relasi kuasa. Era demokrasi, rakyat bukanlah objek yang bisa ditindas, melainkan subjek yang berdaulat. Dan sejarah telah membuktikan, ketika rakyat bersatu, bahkan raja pun bisa ditumbangkan.