Gugatan PHPU Pileg di Sejumlah Daerah Ditolak MK, Upaya PPP Lolos ke Senayan Kandas?

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menilai upaya PPP agar bisa masuk Senayan, tidak akan dapat tercapai. Hal ini setelah MK  tidak dapat menerima sejumlah permohonan perkara Pileg 2024 yang diajukan PPP.

“Konsekuensinya, ikhtiar dari PPP melalui jalur MK untuk mencapai perolehan suara minimal batas untuk parliamentary threshold empat persen rupa-rupanya tidak dapat tercapai, karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara PPP tidak dapat dilanjutkan pada sidang pembuktian,” uajr Hasyim kepada wartawan.

Sebelumnya, pada Selasa (21/5 ) dan Rabu (22/5) ini MK menggelar sidang putusan dismissal untuk perkara PHPU Pileg 2024. Pada Selasa, MK memutuskan 155 perkara dan hari ini akan diputuskan 52 perkara.

Dalam persidangan pada Selasa, sejumlah perkara yang diajukan PPP dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK, karena beberapa alasan. Salah satunya permohonan PPP dinilai kabur (obscuur), karena tidak konsisten dalam penjabaran data.

Putusan yang krusial bagi PPP adalah Jawa Barat. Sebab terdapat 19 kabupaten/kota di Jawa Barat.  MK menolak permohonan PPP terkait sengketa Pileg DPR RI di Jawa Barat, sehingga gugatan tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian.

MK juga menyatakan tidak menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg PPP untuk Dapil Banten, karena tidak jelas atau kabur. MK juga menolak permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan PPP untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah (Jateng) 3.

Putusan MK yang sama juga atas permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan PPP untuk Dapil Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh 2.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi. Hal tersebut dikarenakan permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan memadai tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.