Putusan MK: KPK Kini Berwenang Mengusut Tuntas Kasus Korupsi Militer

Namun, MK menilai bahwa rumusan tersebut masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan kedua unsur tersebut.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 42 UU KPK bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, MK menambahkan frasa penegasan yang berbunyi, "Sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK."

Dengan penambahan ini, MK memberikan kejelasan dan kepastian bahwa KPK berwenang untuk mengusut, menyelidiki, dan menuntut kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer, jika proses hukum dimulai oleh KPK.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa masalah korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer, dimana dikenal dengan istilah korupsi koneksitas, sering kali dipahami berbeda oleh penegak hukum.

Padahal, menurut MK, apabila Pasal 42 UU KPK dipahami dengan pendekatan gramatikal, teleologis, dan sistematis, tidak ada alasan untuk meragukan kewenangan KPK dalam mengendalikan penanganan kasus korupsi yang melibatkan kedua unsur tersebut.

MK menilai persoalan dalam perkara korupsi koneksitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga mencakup kepatuhan penegak hukum saat bekerja dalam proses penegakan hukum

“Dalam hal ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi seharusnya mengesampingkan budaya sungkan atau ewuh pakewuh, terutama untuk hal-hal yang sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Menurut Asrul Sani, penegakan hukum tindak pidana korupsi seharusnya mengesampingkan budaya sungkan atau ewuh pakewuh, khususnya dalam hal yang sudah diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan.