Direktorat Bina JPH pada BPJH tengah menyusun draf pedoman penyelia halal. Pedoman ini akan menjadi acuan yang memberikan kejelasan mengenai tugas penyelia.
Keluarga menjadi titik awal edukasi bagi masyarakat luas. Kebiasaan memilih dan menyajikan makanan halal di rumah dinilai akan membentuk perilaku konsumsi.
Meski setiap lembaga memiliki peran yang berbeda dalam ekosistem halal, semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kebijakan wajib sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026 dan tidak akan mengalami penundaan.
Menurut Babe Haikal, kesadaran konsumen terhadap produk halal terus meningkat sejalan dengan semakin luasnya literasi halal di tengah masyarakat. Kondisi tersebut secara tidak langsung membentuk mekanisme pasar yang mendorong pelaku usaha untuk memastikan produknya telah tersertifikasi halal.
Penguatan peran Penyelia Halal diperlukan agar pengawasan terhadap proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Salah satu pelaku usaha, Desmawati, pemilik usaha Cemilan Cihapit Rahayu di kawasan Cihapit, Bandung, mengaku pengurusan sertifikat halal berjalan lancar.
DPR RI dan pemerintah memastikan jutaan peserta JKN PBI tetap terlayani setidaknya untuk tiga bulan ke depan. Anggaran JKN PBI akan dibayar oleh negara.
Reaktivasi dapat diajukan oleh peserta PBI-JK yang dinonaktifkan namun masih membutuhkan layanan kesehatan, terutama yang bersifat segera.
Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah, Andi Muhammad Taufik, menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan jemaah terlindungi dan penyelenggara menjalankan amanah dengan baik.
Penguatan industri halal akan berdampak langsung pada kemandirian ekonomi nasional. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam industri halal tersebut sangat dibutuhkan.
BPJS Kesehatan menyebut, skrining kesehatan mencakup 14 jenis penyakit. Di antaranya diabetes melitus, hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker serviks, kanker payudara, tuberkulosis (TBC), dan anemia.
Berikut daftar nama Pejabat Administrator dan Pengawas di sejumlah daerah yang baru saja dilantik Kepala BPJPH Haikal Hassan atau Babe Haikal.
Pemerintah menyiapkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran.
BPJPH menilai, sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi simbol higienitas, kesehatan, dan kualitas produk.
