Pemerintah Baru Suriah Tangguhkan Konstitusi dan Parlemen selama 3 Bulan usai Penggulingan Presiden Assad

“Komite peradilan dan hak asasi manusia akan dibentuk untuk memeriksa konstitusi dan kemudian melakukan amandemen,” kata Obaida Arnaout dikutip dari Arab News, Jumat (13/12//2024).

Adapun konstitusi Suriah saat ini berlaku pada tahun 2012 dan tidak menetapkan Islam sebagai agama negara.

Sebelumnya, militan yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham merebut ibu kota Damaskus pada hari Minggu lalu dan menyebabkan Assad melarikan diri ke pengasingan.

Pada hari Selasa, mereka menunjuk Mohammed Al-Bashir, yang memimpin “Pemerintahan Keselamatan” yang diproklamirkan oleh militan di benteng barat laut mereka di Idlib, sebagai perdana menteri transisi negara itu hingga 1 Maret.

Arnaout mengatakan pertemuan akan diadakan pada hari Selasa “antara para menteri Pemerintahan Keselamatan dan mantan menteri” pemerintahan Assad untuk melaksanakan peralihan kekuasaan.

“Masa transisi ini akan berlangsung selama tiga bulan,” tambahnya dalam wawancara dengan AFP. “Prioritas kami adalah melestarikan dan melindungi institusi.”

Berbicara di kantor pusat televisi pemerintah, yang kini dikuasai oleh otoritas militan yang baru, Arnaout berjanji bahwa mereka akan menerapkan aturan hukum. “Semua orang yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah akan diadili sesuai dengan hukum,” tambahnya.

Saat disoal mengenai kebebasan beragama dan pribadi, dia mengatakan “kami menghormati keragaman agama dan budaya di Suriah,” seraya menambahkan bahwa kebebasan tersebut tidak akan berubah.

Negara mayoritas Sunni ini sebelumnya diperintah dengan tangan besi oleh Assad, seorang pengikut Islam Syiah cabang Alawit yang berusaha memproyeksikan dirinya sebagai pelindung komunitas minoritas.