Putra Mbah Maemun Zubair, KH Abdul Ghofur Maimoen Zubair (Gus Ghofur), mendoakan agar Gus Yaqut segera menemukan jalan keadilan di kasus Kuota Haji Tambahan.
Kiai-kiai sepuh NU Jawa Tengah, Jatim dan Yogyakarta kompak mendoakan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) bebas dari fitnah kasus kuota haji 2024.
Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) kembali menegaskan bahwa kebijakan penetapan kuota haji tambahan 2024 lebih mempertimbangkan keselamatan jemaah.
Tim kuasa hukum Gus Yaqut menegaskan bahwa polemik kuota haji tambahan 2024 seharusnya fokus pada akar persoalan dalam membenahi sistem penyelenggaraan haji.
Tim kuasa hukum Gus Yaqut menilai pemberitaan yang beredar telah membentuk opini publik yang menyudutkan kliennya tanpa dasar bukti yang jelas.
Aksi doa bersama tersebut digelar di kawasan Pasar Timur, Pandeglang tepatnya di kediaman salah satu relawan Sahabat Gus Yaqut yang juga kader Fatayat, Eneng Olipatul Aeni.
Kemaslahatan belakangan menjadi discourse yang harus dibaca secara tuntas. Pertanyaan ini perlu dijawab, apa tolok ukur sesuatu disebut maslahat? Siapa yang memiliki otoritas menentukan sesuatu?
Mellisa menilai, penahanan tersebut justru semakin memperlihatkan sejumlah kejanggalan dalam konstruksi perkara yang sejak awal dipersoalkan oleh tim kuasa hukum.
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) resmi ditahan KPK, Kamis (12/3/2026) petang. Ribuan Banser menangis dan meneriakkan 'KPK Dholim'.
Begini momen yang bikin merinding saat lantunan Shalawat Nariyah 1.000 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menggema di Gedung KPK untuk mendoakan Gus Yaqut, Kamis (12/3/2026) sore!
Sebanyak 1.000 anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) memenuhi halaman gedung KPK dan menyerukan agar KPK tak kriminalisasi Gus Yaqut.
Mantan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mendatangi gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026) guna menghormati proses hukum.
Tim Hukum Gus Yaqut proaktif konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan soal pemanggilan.
Kuasa hukum Gus Yaqut menyoroti indikasi kuatnya intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praperadilan kasus kuota haji tambahan 2024.
Mellisa menilai majelis hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan jumlah alat bukti tanpa menilai kualitas maupun relevansinya.
