DPR resmi membatalkan revisi UU Pilkada. DPR kembali kepada aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemerintah memastikan akan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Jika UU Pilkada tidak jadi direvisi, pemerintah akan merujuk pada peraturan tersebut.
Megawati mengaku bingung apabila ada yang ingin mendapat dukungan dari PDIP dengan cara mudah. Lantas bagaimana peluang Anies untuk diusung PDIP?
PDIP kembali mengumumkan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang diusung pada Pilkada 2024, Kamis (22/8/2024). Hanya, nama Anies tidak ada.
Aksi demo elemen masyarakat di Gedung DPR RI ricuh, Kamis (22/8/2024) siang. Pagar Gedung Parlemen akhirnya dijebol oleh massa.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Dewan akan mempertimbangkan aspirasi rakyat sebelum kembali menggelar Rapat Paripurna.
DPR RI membatalkan Rapat Paripurna pengesahan RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau revisi UU Pilkada, Kamis (22/8/2024), karena peserta tidak memenuhi kuorum.
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) turun gunung menyikapi perkembangan politik nasional pascaputusan MK yang diabaikan DPR RI.
Fisipol UGM mengecam keputusan mayoritas anggota DPR yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024.
Sebanyak 2.975 personel gabungan diterjunkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/8/2024).
Jaringan GUSDURian dalam pernyataan sikapnya menegaskan, pertama, mengecam upaya DPR RI yang melakukan pembangkangan konstitusi dan membahayakan kedaulatan hukum.
Video ini berisi karya fiktif yang menceritakan tentang peringatan darurat untuk warga sipil Indonesia tentang adanya aktivitas anomali yang dideteksi oleh pemerintah.
Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Aksi demo berlangsung di Gedung DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU Pilkada. KPU menegaskan akan merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
Keinginan Kaesang Pangarep maju dalam Pilkada Jateng 2024, kandas. Beda nasib dengan Gibran, MK menolak mengubah batas usia calon gubernur dan wakil gubernur.