Usai Forum Silaturahim PBNU di Tebuireng, Gus Yahya Nyatakan Terbuka untuk Islah

JOMBANG, (ERAKINI) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah usai menghadiri Silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Jombang. Gus Yahya dalam forum tersebut mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

Gus Yahya hadir dalam pertemuan itu bersama Sekretaris Jenderal PBNU H Amin Said Husni dan Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno. Ia menyebut para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.

“Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut turut dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni.

“Semuanya telah saya jawab dengan tuntas... dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU... serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.

Memohon Para Ulama Menjaga Tatanan Organisasi

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri. “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini... supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, kata dia, tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar. “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.

Menyoal Risalah Rapat Syuriyah

Menanggapi pernyataan bahwa pertemuan di Tebuireng tidak memengaruhi Risalah Rapat Syuriyah, Gus Yahya menilai Rapat Harian Syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal. “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan Harian Syuriyah itu sangat bermasalah... membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu. “Kalau itu didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah... Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

Gus Yahya menambahkan bahwa ia akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

Menyinggung Audit Keuangan

Dalam pernyataan lebih lanjut, Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka. “Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi... Hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” ungkapnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi. “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” kata Gus Yahya mengakhiri pernyataannya.

Adapun forum ini juga dihadiri sejumlah sesepuh NU, di antaranya Mutasyar PBNU Prof Dr KH Ma'ruf Amin (online), Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (online), Mantan Ketua PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siradj, sesepuh Pondok Lirboyo Anwar Manshur, Nyai Hj Sinta Nuriyah Wahid, Nyai Hj Mahfudzoh Wahab, ⁠KH Nurul Huda Jazuli Ploso, ⁠KH Makruf Amin, KH Ali Akbar Marbun, ⁠KH Dr Umar Wahid, ⁠KH Ubab Maimoen Zuber dan KH Abdul Hakim Mahfudz.