MK menyatakan frasa secara langsung atau tidak langsung dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara resmi menerima draf konstitusi menjelang Pemilihan Umum bersejarah menuju negara Palestina yang berdaulat sepenuhnya.
MK menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan agar pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum.
Adies Kadir selangkah lagi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi III DPR RI telah menyetujui Adies Kadir sebagai calon hakim MK yang diusulkan oleh DPR.
Pelatihan diberikan untuk memastikan petugas mampu mengatur dan melayani ratusan ribu jemaah haji Indonesia agar memperoleh fasilitas akomodasi yang layak sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wartawan tidak bisa langsung dipidana maupun dituntut perdata terkait karya jurnalistik atau berita yang ditayangkan.
Keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah–Mustasyar PBNU bersifat final, sah, dan mengikat secara moral, organisatoris, serta konstitusional dalam jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki landasan konstitusional dalam organisasi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU MD3 yang meminta agar rakyat bisa memberhentikan anggota DPR RI dan DPRD.
Polri memastikan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota kepolisian menduduki jabatan sipil.
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan anggota Polri yang sudah terlanjur menduduki jabatan sipil tidak perlu mundur, pascaputusan MK. Sebab putusan MK tidak berlaku surut.
MK memutuskan bahwa anggota Polri dilarang menduduki jabatan sipil. Jika mendapat penugasan di jabatan sipil, anggota Polri wajib mengundurkan diri atau pensiun.
Jimly meniti karier akademik di Universitas Indonesia (UI), tempat ia meraih gelar sarjana dan magister hukum masing-masing pada 1982 dan 1987.
MK menolak permohonan uji materi yang meminta syarat capres, cawapres, caleg, hingga calon kepala daerah (cakada) diubah menjadi minimal lulusan sarjana (S1).
Sifat Tim Reformasi Kepolisian ini jelas ad hoc, namun tugasnya justru sangat mulia dan berdampak panjang bagi nasib institusi Polri ke depan.
