Kabar gembira buat aparatur sipil negara (ASN), termasuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Hari ini THR dari pemerintah dipastikan cair.
Sebanyak 1.500 CASN itu akan ditempatkan di sejumlah instansi Pemkab Bandung untuk mengisi kekosongan karena ditinggal pegawai yang pensiun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pemberian THR dan gaji ke-13 bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat.
Pemerintah memastikan THR dan gaji ke-13 ASN tahun ini dibayarkan full. Untuk THR akan dibayarkan H-10 Lebaran 2024.
ASN pria bakal mendapatkan hak cuti pendampingan saat istrinya melahirkan. Aturan ini terdapat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jam kerja ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang berkurang 4,5 jam seminggu, atau menjadi 32 jam dalam seminggu selama Ramadhan.
Pemerintah mengatur jam kerja ASN di Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah daerah selama Ramadhan 2024 sebagai upaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan.
Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan puasa Ramadhan 1445 H/2024.
Sri Mulyani memberikan kabar baik untuk para ASN. THR atau gaji ke-13 lebaran 2024 cair 100 persen.
Presiden Jokowi mengatakan, sebanyak 12 tower/menara perumahan susun bagi ASN dan pegawai pertahanan keamanan (hankam) di IKN, Kalimantan Timur akan selesai dibangun Juli 2024.
Kemenkeu memastikan rapel pembayaran kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada Januari dan Februari, dicairkan pada Maret 2024.
Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sudah mulai efektif bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Oktober 2024. Sebanyak 6.000 ASN akan diberangkatkan untuk kloter I.
Sebanyak 183 ASN atau sekitar 45,4 persen dari 403 ASN yang di laporkan terbukti melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024, kata Wakil Ketua KASN Tasdik.
KPK telah menetapkan seorang pegawai BPPD Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka pemotongan insentif ASN. Apa saja perannya dalam kasus tersebut?
KPK mengembangkan kasus OTT di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Satu orang telah ditetakan tersangka. Disebut-sebut uang intensif Rp2,7 miliar itu digunakan untuk Bupati Sidoarjo.
