Dalam sebuah unggahan pada Jumat (19/9/2025), Kiai Afif menuliskan pengalamannya saat mengurus santri. Apa itu?
Jubir Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menyebut tudingan korupsi kuota haji oleh MAKI menyesatkan, tak paham regulasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 2 rumah mewah milik ASN Kementerian Agama (Kemenag) diduga dari korupsi kuota haji yang diketahui bukan milik Eks Menag Yaqut.
Dua mantan penyidik KPK mengkritik proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji tambahan tahun 2024 yang melibatkan mantan Menteri Agama Gus Yaqut.
Regulasi baru ini menurut pemerintah, akan menjadi dasar hukum untuk memformalkan keberadaan kementerian baru, sedangkan jabatan menteri akan ditunjuk presiden.
Dengan keputusan tersebut, urusan penyelenggaraan ibadah haji yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama kini ditangani langsung oleh kementerian baru.
Salah satu poin krusial dalam beleid ini adalah perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pembentukan kementerian khusus tersebut penting untuk memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.
Sebanyak 141 tokoh menerima Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo, Senin (25/8/2025). Salah satu pengusaha yang menerima Tanda Kehormatan adalah Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.
Dorongan agar BP Haji bertransformasi awalnya datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), asosiasi penyelenggara travel haji dan umrah, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember menjajaki kerja sama dengan Erasmus Taalcentrum Belanda untuk menjembatani persiapan mahasiswa lanjut studi.
Menurut Hidayat, pengumuman status hukum seseorang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung bukti yang memadai.
Praktisi menilai bahwa tambahan kuota haji dengan skema 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk jemaah khusus tidak melanggar aturan.
Peraturan Menteri merupakan produk hukum sah yang kewenangannya melekat pada menteri. Karena itu, Gus Yaqut tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Mellisa menegaskan, inti penyidikan KPK adalah dugaan kerugian negara dalam kebijakan pembagian kuota haji tambahan, bukan soal layanan.
